Jakarta, Komunitastodays.com,– Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menekankan pentingnya optimalisasi peran aparatur wilayah sesuai Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Wali Kota, Camat, dan Lurah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, saat membuka rapat koordinasi bersama para camat dan lurah di Ruang Paseban, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (26/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., CIGS, GILC, sebagai narasumber untuk membahas penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi peran perangkat wilayah.
Dalam arahannya, Iin Mutmainnah menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan di masyarakat membutuhkan pendekatan sosial, komunikasi yang efektif, serta koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, penyelesaian masalah tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan para pemangku kepentingan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan program pemerintah. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh kepentingan sektoral.
Sementara itu, Prof. Dr. Muhadam Labolo memaparkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tantangan tersebut meliputi pembagian kewenangan, kondisi keuangan daerah, hingga implementasi kebijakan di tingkat wilayah.
Ia menilai, persoalan pemerintahan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan regulasi, tetapi juga membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika pemerintahan dan kondisi di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Administrasi Jakarta Barat mendorong penguatan koordinasi antara wali kota, camat, lurah, dan perangkat daerah terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah serta memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Dengan optimalisasi peran aparatur wilayah, pemerintah diharapkan semakin responsif dalam mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan berbagai persoalan warga melalui kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.(Fer)
