Jakarta, Komunitastodays.com, — Persoalan etika di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kembali menjadi perhatian. Wacana mengenai Mahkamah Etika dan kondisi darurat etik dinilai penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Etika tidak boleh dipandang sebagai persoalan sederhana. Ketika seseorang memegang jabatan publik dan kewenangan yang besar, maka integritas dan tanggung jawab etik harus berjalan beriringan dengan hukum.
Persoalan utama bukan hanya apakah sebuah tindakan melanggar hukum atau tidak, tetapi juga apakah tindakan tersebut patut, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat.
Dalam konteks penegakan hukum, persoalan etik menjadi semakin penting. Hakim, advokat, aparat penegak hukum, maupun pejabat publik harus menjaga independensi, profesionalisme, dan kehormatan profesinya.
Jika hukum adalah pedang keadilan, maka etika adalah pengendali agar pedang tersebut tidak digunakan secara sembarangan.
Ketua BPC PERADIN Jakarta Barat Hartono Suwongso, S.H. menilai penguatan etika harus menjadi bagian penting dalam membangun sistem hukum yang dipercaya masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang bukan hanya benar secara hukum, tetapi juga benar secara moral dan berkeadilan.
«“Jangan sampai hukum kehilangan marwah karena persoalan etik. Penegakan hukum harus berdiri di atas integritas, keadilan dan kepentingan masyarakat,” menjadi semangat yang perlu dikedepankan.»
Karena itu, pembahasan mengenai Mahkamah Etika menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian pelanggaran etik secara transparan serta profesional.
Darurat etik bukan sekadar persoalan lembaga. Ini menyangkut masa depan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara.
HUKUM HARUS TEGAS.
ETIKA HARUS DIJAGA.
KEADILAN JANGAN BOLEH DIKORBANKAN.
