oleh

Selama Hukum Masih Tumpul Ke Atas Dan Tajam Ke Bawah, DPN PERMAHI Tetap Kritis Pada Pemerintah

-Daerah-140 views

Jakarta,Komunitastodays,-Pelantikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional, Jl. Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (16/1/2022).

Terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERMAHI Syaiful Salim. Ini sebuah proses yang panjang.

Menanggapi wajah hukum Indonesia yang masih karut-marut, Syaiful Salim menyatakan rasa gerah. Walau demikian, Syaiful berpendapat generasi muda milenial seperti dirinya tak boleh berhenti belajar.

“Berhenti belajar berarti kita akan melihat kehancuran di depan mata kita,” tutur Syaiful Salim kepada para wartawan.

Penegakan hukum kita, kata Syaiful, masih karut-marut, diwarnai mafia hukum yang menguasai peradilan kita.

Tahapan-tahapan peradilan, mulai dari cara penangkapan, penahanan, pemberian sanksi hukum, menurut Syaiful, memperlihatkan ketidakpastian hukum.

“Praktik hukum kita itu memarjinalkan masyarakat kecil. Sistem hukum yang baik didukung budaya hukum yang baik (legal culture). Intinya, hukum dirusak oleh kita sendiri,” kata putra asal Maluku Utara itu.

Fenomena praktik hukum seperti itulah yang mendorong PERMAHI memperkuat basis perlawanan terhadap para mafia hukum.

Dia melihat, kepastian hukum di Indonesia masih “jauh panggang dari api”. Kepastian hukum masih menjadi milik beberapa orang atau kelompok.

Syaiful mengajak anak muda milenial tetap kritis dan tak berhenti belajar.

Hadir dalam acara pelantikan itu Ketua Umum Maluku Utara Bersatu Oktovianus Nazero dan dewan.

Oktovianus berharap kepemimpinan yang diemban Syaiful Salim menjadi warna baru dalam perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia itu.

Terkait masalah hukum, keadilan, dan kesejahteraan, Ketua ormas Maluku Utara Bersatu itu berharap pemerintah pusat perlu melihat masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Maluku Utara memiliki sejarah 4 kesultanan (Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan) dan 1 kerajaan (Loloda) dan berkontribusi sejak awal kepada kemerdekaan RI.

“Kami minta diperhatikan. Kami belum menikmati hasil bumi kami,” harap Ketua MUB mengekspresikan aspirasi masyarakat di timur Indonesia itu.* (Rika/Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed